Iuran Kepesertaan BPJS Kesehatan Akan Tetap Dinaikkan Oleh Presiden Jokowi

0
20
iuran BPJS Kesehatan
iuaran BPJS Kesehatan

picolozine.com, Permintaan untuk segera mengatasi permasalahan defisit keuangan BPJS Kesehatan kepada presiden Joko Widodo. Presiden diminta mengatasi dengan menaikkan iuran kepesertaan. Hotbonar Sinaga selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (Stimra) berujar bahwa kenaikan iuran merupakan solusi yang tepat.

Ia mengakui menaikkan iuran kepesertaan menjelang Pemilihan Presiden 2019 bisa merugikan elektabilitas Jokowi yang masih berniat mencalonkan diri menjadi presiden untuk kedua kalinya. Tapi, kerugian tersebut tidak akan terjadi kalau Jokowi bisa mengkomunikasikan kebijakan tersebut ke masyarakat dengan baik.

Presiden Jokowi mengaku dengan menaikan iuran kepesertaan menjelang Pilpres 2019 dapat merugikan elektebilitasnya yang masih berniat mencalonkan diri sebagai presiden yang kedua kalinya. Namun, Jokowi berkata tidak ada yang perlu dikhawaatirkan, jika tidak dinaikkan malah akan celaka.

Hotbonar menyampaikan, jika Jokowi tetap mempertahankan iuran kecil kepesertaan BPJS Kesehatan maka pelaksana Prograam JKN tersebut akan semakin celaka. Ini sangat memungkinkan bertambahnya, utang BPJS Kesehatan serta pelayanan semakin terganggu kedepannya.

Jika kemungkinan situasi itu terjadi yang ada malah akan rusaknya citra Presiden Jokowi. Ujung-ujungnya masyarakat akan merasakan kekecewaan dan menilai bahwa Jokowi tidak bersungguh-sungguh dalam mengatasi permasalahan BPJS.

Situasi dan keadaan keuangan BPJS saat ini sedang terluka. Mardiasmo selaku Wakil Mentri Keuangan berujar bedasarkan hasil audit BPKP. Ia berkata bahwa potensi defisit keuangan yang akan dialami BPJS 2018 telah menyentuh titik sejumlah Rp 10,98 triliun.

Sebelumnya, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sudah terlebih dahulu mengusulkan untuk menaikkan iuran kepersertaan BPJS kepada Presiden Jokowi saat awal pekan. Presiden Jokowi berujar akan mempertimbangkan serta menghitung semua usulan pembenahan terkait maslah keuangan BPJS Kesehatan yang diberikan kepadanya.

Sementara, iuran kepesertaan masyarakat miskin yang masuk dalam penerima bantuan iuran (PBI) yang dibayar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp23.000 per orang per bulan.

Perlu untuk diketahui bahwa iuran untuk peserta mandiri informasinya sebagai berikut:

  • Kelas 1 saat ini sebesar Rp 80.000 per bulan
  • Kelas 2 saat ini sebesar Rp 51.000 per bulan
  • Kelas 3 saat ini sebesar Rp 22.500 per bulan

Sedangkan kepesertaan masyarkat miskin yang masuk dalam penerimaan bantuan iuran (PBI) yang diberikan APBN sejumlah Rp 23.000 per bulan untuk setiap orang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here